Pemerintah menetapkan lamanya masa tanggap darurat untuk daerah bencana gempa di Bengkulu dan Sumatra Barat selama tiga hari sejak terjadinya bencana tersebut.

Sementara itu, khusus tanggap darurat untuk daerah pesisir selatan Sumatra dan Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan selama satu minggu. Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai memimpin rapat kabinet terbatas tentang perkembangan kondisi korban bencana gempa di Bengkulu dan Sumbar, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tadi malam. "Saya harap kewaspadaan tetap dijaga, dan jangan panik. Perlu diketahui, sejak terjadinya gempa, sistem yang kita miliki telah bekerja dengan baik, dan pejabat di daerah tersebut sudah melaksanakan tugas," kata Presiden. Dia mengungkapkan, dari hasil laporan yang diterima dari kepala daerah Bengkulu maupun Sumbar, serta laporan empat menteri yang langsung meninjau ke lokasi, dampak bencana tersebut bisa dikatakan cukup kecil jika dibandingkan dengan kekuatan gempa itu sendiri.

Empat menteri yang telah diterjunkan ke lokasi adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menhub Djusman Syafii Djamal, dan Menkominfo Muhammad Nuh. Presiden menilai pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan rawan gempa sudah lebih siap melakukan antisipasi bencana jika dibandingkan dengan peristiwa sebelumnya. Pemerintah, tuturnya, saat ini belum bisa menghitung berapa jumlah kerugian materiil akibat bencana gempa tersebut. Kerusakan infrastruktur akan diinventarisasi oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Menko Kesra Aburizal Bakrie mengungkapkan berdasarkan informasi yang masuk, korban meninggal di Bengkulu sebanyak enam orang dan di Sumbar empat orang. Tapi dia tidak memerinci nama-nama korban. Secara terpisah, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk bencana tidak boleh dalam posisi habis sama sekali. "[Jika habis] harus dialokasikan lagi, harus ada pembahasan dengan DPR secara ad hoc untuk mendapatkan tambahan," tuturnya. Menurut dia, pembicaraan dengan DPR itu perlu karena untuk dana tanggap darurat itu tidak ada lagi luncuran baru (saldo anggaran lebih atau sisa tahun lalu).

Dalam RAPBN-P 2007, dana penanggulangan bencana Rp2 triliun telah terpakai Rp750 miliar untuk penanganan bermacam bencana pada awal tahun. Ketua DPR Agung Laksono mengimbau kepada pemerintah agar secepatnya mengambil langkah-langkah pertolongan terutama kepada korban manusia. (06/John Andhi Oktaveri/ S. Hadysusanto)